Republik Mimpi yang seharusnya tampil di ITB pada hari Senin tanggal 26 November yang lalu, batal tampil di ITB karena dilarang oleh rektorat dan ada rumor bahwa panitia diancam untuk disidang bila acara tersebut berlanjut. Namun, menurut berita yang didapatkan dari Kompas Online (http://www.kompas.com/ver1/Hiburan/0711/26/182317.htm) tidak ada larangan sidang untuk panitia.

Alasan yang utama yang melatarbelakangi tindakan rektorat tersebut adalah bahwa tidak adanya korelasi antara tema acara yaitu membangun profesionalisme dan idealisme didunia kerja dengan datangnya Republik Mimpi yang bernuansa hiburan.

Alasan yang lain adalah mengenai masalah administrasi. Menurut sumber yang merupakan salah satu dosen arsitektur, rektorat melarang hal tersebut karena dalam proposal yang dikirim pihak rektorat tidak disebutkan sama sekali mengenai republik mimpi. Sementara, alasan dari panitia adalah bahwa mereka belum yakin akan memanggil Republik Mimpi dengan alasan dana. Namun setelah dana tersebut turun, pihak Republik Mimpi didatangkan untuk tampil. Masalahnya adalah, rektorat tidak diberitahu oleh panitia mengenai perubahan tersebut dari jauh-jauh hari, namum pada hari H-3.

Kebijakan rektorat mengenai masalah ini, benar-benar telah merusak mimbar akademis kampus yang notabenenya bebas. Alasan-alasan sederhana yang telah dikemukakan tersebut seharusnya dapat disikapi dengan bijak oleh rektorat sehingga asas kebebasan tersebut tidak dilanggar. Padahal, komunikasi politik yang ditunjukkan oleh Tim Republik Mimpi, yang kaya akan hiburan namun juga padat makna dan analisa, dapat memberikan pelajaran kepada mahasiswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat tentang bagaimana caranya untuk mengkritik atasan dengan elegan dan profesional sambil menjaga idealisme mahasiswa.